Kawal Pemilu 2019, Parpol Harus Jaga Stabilitas Politik

Setelah melewati Pilkada Serentak 2018 dan memasuki tahapan pelaksanan Pemilu Serentak 2019 berupa pencalonan Presiden dan Wapres, kondisi dinamika sosial Politik diprediksi  akan semakin tinggi dan komplek.

Meninggi suhu politik ini disebabkan lantaran meningkatnya politik identitas dengan maraknya isu-isu hoax di media social, penyebaran ujaran kebencian (hate speech) hingga kampanye hitam berdimensi SARA. Hal menjadi tantantangan terbesar dalam kehidupan demokrasi kita yang segera diwaspadai dan diantisipasi secara dini.

“Saya mengharapkan partai politik dan para calegnya bisa membantu pemerintah dalam menjaga iklim politik yang kondusif,” ujar Plt. Kesbangpol DKI Jakarta, Drs. Taufan Bakri pada saat memberikan sambutanpembukaan kegiatan “Kemitraan Pemerintahan daerah dengan Partai Politik Angkatan VII tahun 2018” di Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Menurut Taufan, kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan penddikan politik kepada para aktivis partai maupun para caleg yang akan berlaga di tahun 2019 khususnya yang berada di Jakarta.

“Dari kegiatan ini diharapka terbangunnya hubungan yang sinergis dan harmonis antara Pemerintah daerah dengan Partai Politik sekaligus meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap nilai-nilai, Peraturan dan kebijakan di bidang Politik dan demokrasi,” ujar Taufan.

Dia menjelaskan, sesuai tujuan dan fungsinya bahwa Partai Politik sebagaimna yang telah  diamanatkan oleh undang-undang nomor 2 tahun 2011, antara lain bertujuan untuk mewujudkan cita -cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, di samping hal itu setiap Partai Politik juga memiliki peran strategis sebagai sarana penyalur aspirasi dan wadah partisipasi Politik masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, dewasa ini bahwa Pembangunan sistem politik demokrasi yang merupakan dan menjadi agenda utama dalam proses kehidupan berbangsa dan Bernegara, dirasakan masih belum berlangsung dengan sepatutnya, dimana seringkali kita dipertontonkan situasi yang menimbulkan carut-marut akibat kemelut dan konflik baik yang berdimensi sosial maupun politik mulai dari tataran elite hingga masyarakat di lapisan bawah. Hal ini sudah barang tentu akan berdampalk pula terhadap menurunnya kadar hubungan sosial masyarakat, akibatnya masyarakat menjadi tersegmentasi sehingga kondisi persatuan dan kesatuan bangsa dirasakan menjadi semakin longgar dan dikhawatirkan dapat menghambat kemajuan bangsa terutama dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan “Kemitraan Pemerintahan daerah dengan Partai Politik Angkatan VII tahun 2018” ini diikuti peserta berjumlah 75 orang dari unsur 16 Partai Politik Provinsi DKI Jakarta. Adapun nara sumbernya yaitu Direktur Ekseutif Perludem, TIti  Anggraini, Akademisi, Dr. Ubeidilah Badrun, Peneliti  LIPI, Dr. Sri Nuryati dan Motivator, Hadi Suhandi Saja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *