Jadikan Visi-Misi Bahan Perdebatan Menarik

Pemilu Serentak 2019 adalah pengalaman pertama bagi bangsa Indonesia. Karena tak satupun aktor pemilu yang pernah melaksanakan pemilihan anggota legislatif bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam kondisi itu, AIiansi Pemilih Berdaulat memandang penting untuk melihat peta kerawanan Pemilu serentak 2019.

Agar semua pihak, aktor yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam Pemilu serentak 2019 nanti bisa mewaspadainya, dan sedapat mungkin untuk mencegahnya. Maka perlu memetakan kerawanan pemilu. Sebab kalaupun nanti kerawanan itu akan terjadi, semua pihak sudah memiliki langkah untuk menyelesaikannya.

“Di atas keinginan itulah peta kerawanan ini Kami (Aliansi Pemilih Berdaulat) susun secara sederhana, dan disampaikan kepada publik,” ujar Alwan, pengamat Pemilu dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), di Kantor KoDE Inisiatif, Jl. Tebet Timur, Jakarta, Minggu (29/7). Ia menilai, pemilih dalam hal ini suara rakyat akan mendapatkan ancaman kerawanan paling serius dalam Pemilu serentak 2019.

Akan semakin berat perjalanan suara rakyat dari mulai didaftar sebagai pemilih, terpapar isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan politik uang, kerumitan saat penggunaan hak pilih di TPS, ancaman manipulasi hasil suara dan jual beli suara saat rekapitulasi hasil hingga mengkonversinya menjadi kursi dan wakil rakyat yang sesungguhnya terpilih.

Oleh sebab itu menurut Alwan, Pemilu Serentak 2019 jika tidak dikelola dengan sangat baik, akan mengancam kedaulatan pemilih. Sistem penyelenggaraan akan semakin kompleks dan rumit, mulai pendaftaran pemilih hingga rekapitulasi dan konversi hasil pemilihan. “Isu daftar pemilih masih menjadi persoalan krusial.

Apalagi persoalan pemutakhiran E-KTP belum sepenuhnya tuntas dan mesti diantisipasi sejak awal,” tegasnya. Peneliti dari Sindikasi Pemilu Demokratis (DPD) Erik Kurniawan mengatakan, pada masa kampanye Pemilu dan Pilpres 2019 akan lebih didominasi personifikasi calon presiden dan wakil presiden dibanding visi dan misi program yang menjadi hak bagi rakyat.

Erik mengungkapkan, dalam Pemilu Serentak 2019 nanti, personifikasi terhadap kandidat presiden dan wakilnya akan semakin kuat akibat keserentakan. “Politik uang akan mengganggu kemurnian suara rakyat selain menimbulkan efek tercederainya integritas pemilu,” tuturnya. Kerawanan yang juga sangat serius disampaikan Adelline Syahda dari Konstitusi dan Demokrasi Indisiatif (KoDE Inisiatif ) terkait rekapitulasi hasil pemilu. Dengan pemilu serentak, perhatian publik lebih pada suara calon presiden dan wakil presiden.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *