Tingkatkan Koordinasi, Kemendagri Gelar Pengembangan Sistem Informasi Politik Dalam Negeri

Pemilihan umum (Pemilu) 2019 tinggal beberapa bulan lagi. Ada 16 partai peserta Pemilu yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ikut berlaga. Tiap tahapan menuju pesta demokrasi merupakan momeren penting yang harus menjadi perhatian para pemerintah daerah dan kesbangpol daerah.

“Setiap tahapan menuju Pemilu 2019 adalah krusial. Karena itu, dinamika politik yang berkembang perlu dicatat dalam data base Sistem Informasi Politik Dalam Negeri (Simpoldagri),” ujar Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri, Drs. La Ode Ahmad Palombo, AP., M.Si ketika memberikan materi pada kegiatan “Rapat Pengembangan Sistem Informasi Politik Dalam Negeri” di Hotel NAM, Jakarta, Kamis (27/7/2018).

Menurut Laode, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 baru digelar serentak di 171 daerah di Indonesia. Pilkada yang diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota ini banyak momen penting dan berharga untuk didokumentasi.

Data tentang perkembangan politik suatu daerah yang terekam di Simpoldagri ini merupakan informasi yang berharga. Data ini tidak akan terhapus dan tetap akan bisa digunakan sebagai referensi baik pusat maupun di daerah untuk membuat kebijakan.

Dalam tahapan pemilu 2019, kata La Ode, misalnya, pendaftaran pasangan Calon Presiden dan Wakilnya pada 4-10 Agustus 2019 merupakan momen krusial. Demikian juga pada 3 September 2017-20 Februari 2018 pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dan 19 Februari 2018-17 April 2019 penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta pemilu perlu mendapat perhatian para Kesbangpol daerah.

La Ode menjelaskan, melalui Simpoldagri ini nantinya salah satu isinya adalah berisi tentang informasi partai politik, kelompok pendukungnya termasuk ormas pendukungnya, geliat demo mahasiswa hingga masalah-masalah sosial politik lainnya harus terekam dengan baik.

Dia mencontohkan, jika di daerah memuat informasi profile kepala daerah, maka data itu juga harus dilengkapi dengan data tentang masa akhir jabatan, partai pendukungnya.

“Artinya, kita akan memiliki daskboard besar berisi tentang profile kepala daerah berikut dengan partai pendukungnya, ” paparnya.

Selain itu  juga lanjut La Ode Simpoldagri ini juga berguna untuk meng-counter hoax, sehingga  informasi tentang politik dalam negeri rujukannya adalah informasi dari Simpoldagri.

Menjawab pertanyaan wartawan kesbang.com, Dirpoldagri k mengatakan ke depan bisa saja database yang ada di Simpoldagri ini dimanfaatkan untuk investasi daerah hingga pengembangan kajian-kajian perguruan tinggi.

Dirpoldagri mengharapkan, melalui penerapan aplikasi Simpoldagri ini kebijakan yang dihasilkan baik untuk pusat maupun daerah akan menghasilkan sistem politik yang maju dan bermartabat.

Sementara itu, Kasubdit Implementasi Kebijakan Publik Dirpoldagri, Drs. Bangun Sitohang, MM., mengatakan bahwa Rapat Kedua Pengembangan Sistem Informasi Politik Dalam Negeri diikuti 130 peserta dari Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten Kota Seluruh Indonesia kecuali Kesbangpol DKI Jakarta dan Maluku.

Dalam paparannya pada hari kedua pelatihan pada Jumat Pagi (27/7/2018), Bangun mengatakan bahwa melalui Simpoldagri Pak Mendagri bisa dimana saja memantau perkembangan suatu daerah. Dan jika dipandang penting bisa saja Mendagri menelpon kepala daerah. Sebab ada fitur kirim pesan semacam WhatsApp yang akan tersambung ke seluruh Kesbangpol daerah,” ujarnya.

“Simpoldagri akan menginformasikan setiap gelagat dan dinamika yang terjadi di seluruh daerah. Bahkan, diproyeksikan kejadian yang mencurigakan di setiap kelurahan akan terpantau. Selalu bakal di update,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *