Pemerintah Siapkan Pelantikan Kepala Daerah

Pemerintah tengah menyiapkan proses pelantikan pemimpin daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan bahwa masa jabatan kepala daerah atau wakil yang sekarang menjabat tidak dikurangi.

“Kami sedang siapkan proses pelantikan gubernur, wakil gubernur (wagub), bupati, waki bupati (wabup), wali kota (walkot) serta wakil wali kota (wawalkot). Hal terpenting, pemerintah pusat atau Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tidak boleh mengurangi satu hari pun masa jabatan kepala daerah yang lagi memimpin,” tegas Tjahjo kepada SP, di Jakarta, Senin (30/7).

Ia menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya melantik para gubernur dan wagub terpilih di Istana Negara, Jakarta. Selanjutnya, bupati, dan wali kota dilantik oleh gubernur di daerah masing-masing. “Apabila ada gubernur yang tidak bisa melantik, pelantikannya di Kemdagri,” jelasnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemdagri, Akmal Malik mengatakan, pelantikan kepala daerah dan wakil seluruh tingkatan berlangsung secara serentak. Hal tersebut sesuai Undang-Undang (UU) 10/2016 yang mengatur Pilkada, khususnya Pasal 164 A ayat (1). “’Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak.’ Begitu bunyi Pasal 164 A ayat (1). Pasal 163 itu soal teknis pelantikan gubernur dan wagub, sedangkan Pasal 164 untuk bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota,” kata Akmal.

Ia mengungkapkan, pihaknya mengusulkan dua skenario pelantikan kepada Mendagri dan Presiden. Pertama, pelantikan digelar empat tahap yaitu pada 17 September 2018, 20 Desember 2018, 11 Maret 2019 dan 6 Juni 2019. Kedua, mekanisme pelantikan tiga tahap yakni 17 September 2018, 2 Maret 2019 serta 6 Juni 2019. “Belum diputuskan skenario yang mana. Tinggal menunggu, mungkin dalam waktu dekat.’

Menurutnya, pelantikan tidak bisa serta merta dilakukan setelah akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerah petahana. Sebab, pemerintah dapat dianggap melanggar UU Pilkada. “Kalau dilantik satu-satu selesai AMJ petahana, itu bukan serentak namanya. Perintah UU Pilkada kan pelantikan harus serentak,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah sangat mempertimbangkan agar penjabat kepala daerah tidak boleh menjabat terlalu lama. “Memang jangan sampai terlalu lama tugas seorang penjabat. Tapi, kami juga tidak mau pelantikan terlalu sering,” imbuhnya.

Nagekeo
Ia menuturkan, Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) terpilih Johanes Don Bosco Do-Marianus Waja berpeluang dilantik pada 20 Desember 2018. Asalkan, skenario pertama pelantikan diputuskan pemerintah. “Kalau skenario empat tahap, bupati Nagekeo dilantik 20 Desember. Jika tiga tahap, maka masuk atau menunggu Maret 2019,” tuturnya.

Untuk diketahui, akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo petahana, Elias Djo-Paulinus Yohannes Nuwa Veto baru berakhir pada 15 Desember 2018. Menurut Akmal, jangka waktu tiga bulan bagi bupati dan wakil bupati Nagekeo terpilih menunggu dilantik, tidak terlalu lama. “Persoalannya AMJ petahana habis 15 Desember 2018. Nanti jika skenario tiga tahap, gubernur NTT mengangkat penjabat bupati, cuma tiga bulan. Ini konsekuensi dari pelantikan serentak,” kata Akmal.

Pada bagian lain, ia mengungkapkan, pelantikan terakhir untuk gubernur dan wagub dijadwalkan pada 6 Juni 2019. Pemerintah menunggu akhir masa jabatan gubernur dan wagub Lampung, Ridho Ficardo-Bachtiar Basri rampung pada 2 Juni 2019. Selanjutnya, masih ada kepala daerah dan wakil kepala daerah di antaranya Kabupaten Merauke dan Sumba Barat Daya yang dilantik September 2019.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *