SDM Keamanan Siber Diperlukan Semua Instansi

Serangan siber dari tahun ke tahun terus meningkat. Termasuk menyasar kementerian. Menangkal itu, Kementerian Dalam Negeri rutin melakukan langkah antisipasi. Salah satunya rutin melakukan sterilisasi ruang pimpinan di kementerian. Selain menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang paham akan keamanan siber.

Semua instansi, perlu didukung SDM yang paham itu. Demikian diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam acara diskusi panel bertajuk, “Mewujudkan Good Governance di Era Siber dalam Rangka Ketahanan Nasional,” di Jakarta, Selasa (24/7). Menurut Tjahjo di era digital ancaman terhadap sebuah negara tak lagi bersifat konvensional. Tapi, ancaman bisa datang via dunia maya. Dan serangan siber dari tahun ke tahun, intensitasnya terus meningkat.

“Infrastruktur informasi kritis merupakan titik serang paling krusial. Data Kominfo, serangan siber yang berdampak pada puluhan juta identitas terus meningkat. Pada 2014, serangan berdampak pada 11 juta identitas. Sementara pada 2015 berdampak pada 13 juta, dan 2016 naik berdampak pada 15 juta identitas.

Dan pada 2017 Indonesia merupakan 10 negara yan menj a d i targ et penyerangan siber. “Kami juga terus berbenah menghadapi serangan siber,” katanya. Salah satu langkah yang telah dilakukan Kemendagri lanjut Tjahjo, menyiapkan regulasi terkait itu. Kementeriannya telah mengubah Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 menjadi Permendagri Nomor 8 Tahun 2018. Permendagri yang telah diubah terkait dengan fungsi perencanaan, pengembangan , pemantauan dan evaluasi Sistem Informasi.

“Kami juga dari tahun 2016 sampai 2017 telah melaksanakan kegiatan assessment keamanan Sistem dan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemendagri bekerja sama dengan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN),” ujar Tjahjo. Assesment, kata dia, untuk mengetahui celah keamanan sistem Informasi dengan cara melakukan penetration test terhadap sistem informasi tersebut.

Tidak hanya itu, secara rutin juga dilakukan sterilisasi di ruang kerja pimpinan di lingkungan kementerian. Ini untuk mencegah kemungkinan penyadapan. “Makanya perlu penataan ulang regulasi terkait ancaman siber bekerja sama dengan BSSN juga dukungan bagi pelaksanaan keamanan siber nasional, dukungan SDM yang kompatibel dan mampu menjadi personil dalam bidang siber itu sendiri, dukungan penganggaran.

Pemetaan manajemen resiko ketahanan siber nasional dengan stakeholder terkait. Pemetaan tata kelola infrastruktur dan jaringan teknologi informasi di seluruh Indonesia dan sosialisasi terhadap keamanan siber nasional bersama Kominfo dan BSSN,” urai Tjahjo. Di acara yang sama, Kepala BSSN Djoko Setiadi mengatakan peningkatan kerja sama dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah, swasta dan sektor publik dalam keamanan siber sangat penting dilakukan. Termasuk kerja sama di tingkat regional hingga internasional. Sehingga keamanan siber nasional terjaga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *