Aturan Izin Gubernur Nyapres Sebagai Etika Ketatanegaraan

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menilai ketentuan gubernur atau wakil gubernur yang mau menjadi calon presiden dan wakil presiden harus mendapatkan izin presiden bukan hal baru. Ketentuan ini juga diterapkan pada Pemilu 2014.

“Jadi, ini bukan ketentuan baru, tetapi terjadi juga pada Pemilu 2014,” ujar Hasyim dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (25/7).

Menurut Hasyim, gubernur dan wakil gubernur yang mau nyapres harus mendapat izin presiden karena mereka memiliki dua kedudukan dalam UU Pemda. Gubernur atau wakil gubernur sebagai kepala daerah provinsi di satu sisi, dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah di sisi lain. “Dalam posisi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itulah gubernur harus izin Presiden. Selama ini dalam praktik ketatanegaraan, Presiden selalu memberikan izin kepada gubernur untuk nyapres. Jadi ketentuan izin tersebut lebih sebagai etika ketatanegaraan,” terang dia.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Cuti atau Mengundurkan Diri Penyelenggara Pegara. Dalam PP yang diteken pada 19 Juli 2018 itu, diatur juga tentang kepala daerah yang dijadikan calon presiden/wakil presiden.

Dalam Pasal 18 PP tersebut dikatakan bahwa kepala daerah tak perlu mengundurkan diri apabila dijadikan calon presiden atau calon wakil presiden. Namun, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, ataupun wakil wali kota harus meminta izin kepada Presiden RI bila dicapreskan oleh partai politik/gabungan partai politik.

Berikut pasal yang mengatur tentang permintaan izin kepala daerah yang dijadikan capres oleh parpol/gabungan parpol:

Pasal 29

(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.

(2) Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

(3) Dalam hal Presiden belum memberikan izin dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin dianggap sudah diberikan.

(4) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *