Partai Diminta Transparan dalam Pengelolaan Dana

Direktur Pusat Kajian Politik FISIP UI Aditya Perdana berpendapat, bahwa partai politik itu terlalu pintar memanipulasi sesuatu demi memuluskan kebijakan partainya. Kemudian partai politik adalah milik publik bukan milik segelintir orang atau kelompok sehingga transparansi partai politik dalam mengelola dana subsidi dari negara sangatlah diperlukan.

“Partai dituntut bekerja untuk masyarakat, tapi partai sendiri serius apa gak bekerja untuk rakyat,” tanyanya dalam diskusi tentang pendanaan partai di Warung Daun, Jalan Cikini 3Raya, Jakarta Pusat, Jumat (6/7). Ia menjelaskan, partai sekelas PKS yang menurut laporan Indonesian Corruption Watch pada tahun 2014 lalu sebagai partai yang paling transparan dalam pendanaan ternyata tidak ada mekanisme yang terbangun.

Justru menurutnya mekanisme yang terbangun di PKS dalam pendanaan partainya karena ada hubungan relasi antara pimpinan partai dan kadernya dalam mekanisme pendanaan keuangan partai. Sementara Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, August Mellaz menilai dalam konteks pembiayaan, besar kecilnya sebuah partai tergantung pada paradigma yang dianut.

Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, partai politik membutuhkan sumber daya lain berupa kemampuan finansial. Hal tersebut bisa saja terjadi atas kesadaran akan pentingnya peran, fungsi dan tanggungjawab partai dalam menjaga kesinambungan tata pemerintahan demokratis.

Selain itu, partai juga dibebankan untuk terus menjaga konsistensinya dalam menyerap dan merumuskan aspirasi masyarakat dan mesnstrukturkannya dalam berbagai alternatif kebijakan, paradigma yang digunakan partai dalam pendanannya cenderung lebih ke arah partai kartel, di mana negara sebagai otoritas yang mengeluarkan kebijakan yang dapat menjamin kelangsungan hidup partai-partai.

Oleh karena itu perlu diinvasi. “Iklim demokrasi kompetisi justru membuat partai lebih berorientasi pada pemenangan. Selanjutnya digunakan meningkatkan posisi tawar dalam mendapatkan posisi sebagai orientasi yang dominan,” ujar August Mellaz. Kemudian, lanjut Mellaz, dalam pembahasan pembiayaan partai, besar kecilnya sebuah partai bergantung pada paradigma yang dianut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *