Mendagri Hormati Keputusan KPU

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah mengeluarkan aturan teknis tentang pencalonan calon legislatif. Ia berharap, kerja KPU tetap fokus. Sehingga tahapan pemilu tak terganggu.

Mengenai atutan pencalegan yang telah dikeluarkan KPU, menurut Tjahjo telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi semua pihak harus menghormatinya. Pemerintah dan DPR, tidak dalam posisi untuk mengintervensi. Rapat konsultasi yang digelar bersama penyelenggara pemilu bukan untuk mengintervensi. Rapat tidak mengingat.

” Begini KPU itu sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)  itu independen waluapun ada forum konsultasi dengan Pemerintah dan DPR tetapi tidak mengikat,” kata Tjahjo saat ditemui di komplek DPR, di Jakarta, Kamis (5/7).

Menurut Tjahjo, rapat konsultasi digelar, karena penyusunan UU Pemilu itu dibuat oleh DPR dan Pemerintah. Tentunya dengan mengundang KPU dan Bawaslu juga. Rapat konsultasi hanya forum untuk memberi masukan, agar penyelenggara pemilu itu dalam mengeluarkan aturannya  tidak melanggar ketentuan UU.

” Posisi pemerintah ini hanya menjaga jangan sampai misalnya Peraturan KPU (PKPU) itu menyimpang dari UU sehingga berpotensi ada gugatan ke MK, ” ujarnya.

Sebab jika sudah ada yang menggugat ke MK, yang dikhawatirkannya adalah tahapan pemilihan akan terganggu. Sementara tahapan sudah dimulai. Bulan ini, sudah tahapan pendaftaran caleg. Masuk bulan September pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.

” Kalau gugatan MK akan mengganggu proses tahapan tahapan pemilu. Ini kan sudah mepet, satu bulan ini pendaftaran caleg semua tingkatan, lobi- lobi parpol dalam rangka awal September juga harus mendaftarkan presiden dan calon wakil presiden dan 23 September sudah mulai kampanye partai, calon capres dan cawapres,”ujarnya.

Tjahjo juga sempat ditanya oleh para wartawan soal klausul pakta integritas dalam proses pencalegan. Menurut dia, pakta integritas adalah  bagian dari komitmen semuanya untuk memerangi korupsi. Karena pakta integritas tak hanya dalam masalah pencalegan. Di lembaga pemerintahan pun ada keharusan bagi setiap pejabat meneken pakta integritas.

Tjahjo sendiri berharap, agar semua dilakukan sesuai mekanisme aturan yang berlaku. Termasuk juga bila ada anggota masyarakat yang akan setuju atas PKPU tentang pancalegan lantas melakukan gugatan. Tentu itu harus dihormati.

” Semuanya sah, hanya pemerintah dan KPU harus memberikan kesempoatan kalau ada anggota masyarakat yang menganggap PKPU maupun keputusan pemerintah ini menyimpang dari UU silahkan menggugatnya, asal  jangan sampai menggangu tahapan,” ujarnya.

Terkait pakta integritas dalam proses pencalegan, menurut Tjahjo, semua partai pasti punya komitmen yang sama. Dan bagi partai, tak ada masalah jika harus ada pakta integritas. Termasuk juga, peringatan agar tak menyorong calon legislator yang bermasalah. Seperti di aturan KPU disebutkan bukan bandar narkoba, tidak pernah melakukan kejahatan seksual, atau pernah terjerat kasus korupsi. Namun katanya, itu bukan ranah dia untuk menanggapi. Itu porsi dari sekjen partai, bukan Mendagri.

” Jadi kalau pakta integritas saya kira itu sekjen partai ya. Partai- partai yang menurunkan 3 kelompok tadi, bandar narkoba, pelecehan seksual, orang-orang yang pernah melakukan korupsi enggak ada,  ini kan hanya mengingatkan kembali karena kalau bicara  pakta integritas yang saya sedih dan   prihatin, setiap pelantikan bupati wali kota itu ada teken pakta integritas, tapi terjerat juga,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *