Mendagri Ajak Semua Pihak Wujudkan Pemilu yang Bermartabat

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penegakan kedaulatan rakyat. Karena itu subtansi Pemilu harus dikawal dan dijaga sehingga Pemilu yang digelar benar-benar menjadi Pemilu yang bermartabat, di mana rakyat berdaulat menentukan pilihannya.

“Subtansi Pemilu itu yang harus dikawal dan diwujudkan. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, Pemilu juga adalah pendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di acara Sespim Polri, di Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Pemilu atau pesta demokrasi, kata Tjahjo, dalam lanskap negara demokrasi sangat penting dan strategis. Karena lewat Pemilu, legitimasi pemerintah dibangun. Sederhananya, Pemilu adalah sarana membangun legitimasi.

Pemilu juga merupakan instrumen demokratis bagi penguatan dan sirkulasi elite secara periodik. Lewat Pemilu suksesi kepemimpinan dilakukan. Tentunya Pemilu yang digelar secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Pemilu juga  sarana untuk menyediakan perwakilan dan alat pendidikan politik,” kata Tjahjo.

Menggelar Pemilu yang demokratis, lanjut Tjahjo, tentu tak mudah. Butuh peran penyelenggara yang independen dan mandiri. Karena itu, peran penyelenggara Pemilu sangat strategis.

Tapi bicara Pemilu, tak sekadar bicara tentang kerja penyelenggara dalam, hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tapi ini kerja bersama, di mana di dalamnya ada unsur aktor Pemilu, sistem pemilihan, manajemen dan pelaksanaan serta penegakan hukum. Semuanya saling terkait. Unsur-unsur inilah semuanya punya peran yang saling mendukung dalam mewujudkan Pemilu yang bermartabat.

“Unsur Pemilu mencakup, aktor, sistem pemilihan, manajemen dan pelaksanaan dan penegakan hukum,” tuturnya.

Harapan rakyat, kata Tjahjo, setiap kontestasi politik yang digelar menjadi sebuah pesta demokrasi yang bermartabat. Dan tak gampang mewujudkan itu. Tapi belum semua elemen punya komitmen dan tekad yang sama.

Pemilu yang bermartabat tak hanya wacana, tapi bisa diwujudkan. Karena itu yang harus ditumbuhkembangkan dalam mewujudkan Pemilu yang bermartabat adalah rasa serta sikap saling menghormati. Kontestasi politik yang berlangsung pun harus tanpa paksaan dan diskriminasi. Apalagi intimidasi.

“Bermanfaat kedua belah pihak dan transparan akuntabel. Tidak menimbulkan ketergantungan, terencana dan terukur, serta memberikan kepastian hukum. Dan yang tidak kalah penting Pemilu itu harus proporsional. Dilaksanakan secara  profesional, efektif dan efisien,” kata Tjahjo.

Tak lupa, Tjahjo menekankan tentang prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu. Hal yang harus diperhatikan, Pemilu yang digelar titik tekannya pada kejelasan tujuan dan hasil. Dan, dalam prosesnya ada sikap saling menghormati, membutuhkan dan menguntungkan. Pemilu juga mesti dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep Pemilu dan berpengalaman.

“Sebagai kontestasi politik, Pemilu harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Tahapan serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan, berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien serta bersifat kelembagaan,” ujarnya.