Tjahjo Jelaskan Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di Tanah Air di hadapan para perwira siswa Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu (4/7/2018).

Tjahjo mengatakan, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

“Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi Pilkada dimulai,” kata Tjahjo.

Tjahjo memahami, dinamika terasa, karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun, itu semua demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan Pilkada serentak tahap pertama. Keberhasilan ini diakui dunia internasional.

“Kemudian pada tahun 2016, penetuan regulasi Pileg dan Pilpres, serta tahapan Pilkada 2017. Lantas Pilkada serentak kedua pada tahun 2017, kemudian Pilkada serentak tahun 2018 dan nanti Pileg dan Pilpres pada tahun 2019, serta pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 nantinya dimana pemilihan ini meliputi Pilpres, Pileg, dan Pilkada secara serentak,” kata Tjahjo.

Semua itu, menurut Tjahjo, adalah dinamika demokrasi di Tanah Air. Sebagian telah dilewati. Ia bersyukur, dari dinamika politik yang terjadi, nyaris tanpa ada guncangan yang berarti yang dapat mengganggu konsolidasi demokrasi di Indonesia. Meski diakuinya, ada riak-riak kecil. Tapi secara subtansi, pesta demokrasi dengan segala dinamikanya telah berjalan dengan baik.

“Walau begitu, bukan berarti demokrasi di Indonesia tak ada tantangan,” kata Tjahjo.

Tjahjo mencatat ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Tantangan pertama, potensi manipulasi demokrasi. Menurutnya, potensi manipulasi dalam demokrasi sangat mungkin terjadi. Aktornya bisa pemilik modal, pemilik media, dan penguasa.

“Tantangan kedua, potensi kerawanan yang bisa muncul mengganggu konsolidasi demokrasi antara lain tindak pidana pemilihan, kejahatan lain yang terkait, dan konflik sosial,” tuturnya.

Tantangan ketiga, lanjut Tjahjo, mahalnya biaya politik untuk  mendapatkan dukungan parpol. Serta praktik politik uang demi mendapatkan suara masyarakat. Ini yang membuat biaya elektoral butuh modal yang mahal.

“Ini pula  yang nantinya melahirkan lingkaran korupsi oleh kepala daerah,” kata Tjahjo.

Karena itu, tambah Tjahjo, diperlukan strategi dalam penanggulangan secara efektif yang  meliputi pencegahan dan penegakan hukum. Dua hal itu harus saling mendukung. Saling terkait dan dilaksanakan secara konsisten serta transparan.

Dalam paparannya di hadapan perwira siswa Sesko TNI di Bandung kali ini, Tjahjo juga turut menjelaskan tentang arah pembangunan bidang politik dalam negeri 2005-2025.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *