Pemda Diharapkan Ikut Naikkan Bantuan Keuangan Parpol

Adanya skema minimal bantuan keuangan bagi partai politik di tingkat Provinsi sebesar Rp1200 dan Rp1500 untuk tingkat kabupaten sesungguhnya itu hanya merupakan angka minimal yang diajukan pemerintah.

“Silahkan, daerah menaikkan anggaran bantuannya untuk partai politik di daerah masing-masing. Yang penting ada semangat untuk menaikkan dananya meskpi hanya Rp100 per suara,: ujar irektur Politik Dalam Negeri Direktorat Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si ketika berbicara kegiatan yang digelar Dirpoldagri tentang “Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Kebijakan Bidang Partai Politik” di Hotel Golden Boutique Hotel, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Berbicara pada paparan berjudul “Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Politik Dalam Negeri, Bahtiar menjelaskan bahwa tujuan dibalik pemberian dana keuangan partai ialah semangat pemerintah untuk menjadi partai politik ini instisusi yang kredibel, profesional

“Pemerinah menyubsidi keuangan partai melalui mekanisme yang jelas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan perbaikan kualitas partai politik di Indonesia,” ujar doktor kelahiran Bone, Sulawesi ini.

Dalam diskusi dengan para Kesbangpol dan Kabid, Bahtiar mengapresiasi sejumlah daerah yang sudah melakukan peningkatan anggaran untuk parpol. Hal ini membuktikan ada keseriusan daerah untuk meningkatkan kinerja parpol sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembuatan kebijakan.

Sebelumnya, dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis 12 Januari 2016, tingkat kepercayaan publik pada partai politik hanya mencapai 52,9%. Secara berturut-turut dua peringkat terbawah lembaga yang tidak dipercaya publik di antaranya DPD 65,3%, dan DPR 58,4%.

Mengomentari Survei itu, Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Dirpoldagi, Bangun Sitohang menjelaskan bahwa bahtuan partai ini memang diharapkan untuk bisa memperbaiki citra parpol.

“Melalui bantuan keuangan ini, parpol akan bisa membuat pendidikan politik bagi kader-kadernya sehingga ke depan kader yang dihasilkan akan menjadi kader parpol yang profesional dan mampu menjadi anggregator dari kepentingan publik,: harapnya.

Bangun menambahkan, saat ini hampir semua jabatan publik baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif banyak diisi politisi parpol. Secara normatif, partai harusnya berada dalam posisi pusat (political centrality) terutama dalam mengagregasi beragam kepentingan yang ada di masyarakat dan menerjemahkan kepentingan serta nilai ke dalam legislasi dan kebijakan publik yang mengikat.

“Karena itu, dengan adanya bantuan dana partai ini, diharapkan ke depan kader-kader -partai ada yng kena OTT dari KPK,” pungkas Bangun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *