Pemerintah Dorong Warga Cerdas Menggunakan Hak Politiknya di Pemilu Serentak 2019

Partisipasi politik warga dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 akan menentukan masa depan kualitas Pemilu di Indonesia. Karena itu, masyarakat dalam menggunakan hak politiknya rakyat diminta secara cerdas untuk tidak asal memilih dan tidak memilih karena pertimbangan-pertimbangan SARA (suku, ras, golongan dan agama).

“Pemerintah berharap rakyat jika memilih jangan memakai pertimbangan SARA. Tapi kenalilah pemimpin itu dari trake recokrd dan program-programnya,” ujar Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Drs. Bangun Sitohang, MM ketika menjadai pembicara pada Diskusi Politik yang digelar Dirpoldagri, Ditjen Polpum, Kemendagri di Hotel Royal, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Dialog Politik bertema “Sukses Agenda Demokrasi Pemilu Serentak 2019” yang dibuka oleh Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri, DR. Bahtiar juga mengundang prakisi media dari Suara Kayra, Victor HS.

Bangun Sitohang yang membawa makalah berjudul   “Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Membangun Kehidupan Demokrasi Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019”  ini menjelaskan bahwa partisipasi warga negara dalam pemilihan umum khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakilnya, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupten serta DPD pada Pemilu Serentak 2019 akan menentukan masa depan Indonesia. Karena itu, gunakan hak politik secara sadar untuk ikut menentukan calon pemimpin Indonesia yang terbaik.

“Saya imbau ibu-ibu dan bapak-bapak jangan menjadi Golput aliat golongan pencari uang tunai. Pilihlah calon pemimpin kita bukan karena kriteria agama, tetapi karena program-program yang ditawarkannya untuk memajukan Indonesia ke depan,” katanya.

Sementara itu Victor, mengulas bahwa pilihan politik seseorang kadang dipengaruhi oleh faktor informasi yang masuk dari  media sosial. Sayangnya, tidak semua informasi yang datang dari media sosial itu bisa dipertanggungjawabkan isinya. Karena itu, dia meminta masyarakata agar hati-hati dan bijak dalam membaca dan menshare berita dari medoso. Karena jika salah, nanti bisa kenal  pasal UU ITE.

Terkait isi untuk media mainstream, Vicor mengatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melaporkan ke Dewan Pers yang beralamat di Jalan Kebon Sirih No.32-34, Jakarta Pusat jika menilai ada berita yang hoax dari media papan atas.

“Wartawan bukan lah orang yang tahu segalanya dan bisa saja salah. Jika wartawan tidak mau meminta maaf, ibu bisa ajukan ke pengadilan,” paparnya.

Untuk media sosial, lanjutnya, memang agak susah karena tidak jelas pihak polisi untuk mencarinya. Namun jika ibu tetap bisa mengadukan media sosial jika ada yang merasa dirugikan.

Dijelaskannya, mendekati pemilu 2019, akan banyak beredar berita-berita Hoax. Karena itu, anda harus hati-hati untuk membaca informasi di media sosial dan juga hati-hati untuk membagikannya jika berita yang tidak jelas sumbernya.

Pemerintah, dalam Pemilu Serentak ini hanya sebagai fasilitator dan bukan penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu yaitu badan independen seperti KPU, yang mengawasi Bawaslu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *