Syarat Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar Bagi Orgaisasi Kemasyarakatan

Syarat pengajuan untuk membuat SKT bagi Ormas/LSM adalah sebagai berikut :

  1. Surat Permohonan pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesbangpol;
  2. Akta pendirian atau status ormas yang disahkan notaris;
  3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris;
  4. Tujuan dan program kerja organisasi;
  5. Surat keputusan tentang susunan pengurus orkesmas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  6. Biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya;
  7. Pas fhoto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4×6 terbaru (1 lembar);
  8. Fota copy kartu tanda penduduk pengurus organisasi;
  9. Surat keterangan domisili organisasi dari kepala Desa/Lurah/Camat atau sebutan lainnya;
  10. Nomor pajak wajib pajak organisasi;
  11. Foto kantor atau sekretariat ormas tampak depan yang memuat papan nama organisasi;
  12. Keabsahan kantor atau sekretariat ormas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
  13. Surat pernyataan kesediaan menerbitkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi ;
  14. Surat peryataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai yang ditanda tangani oleh ketua dan/atau sekretaris atau sebutan lainnya;
  15. Surat pernyataan tidak terjadi konfik kepengurusan, yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
  16. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda, gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang di tandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
  17. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan orkesmas setiap akhir tahun  yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
  18. Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
  19. Rekomendasi dari kementerian agama untuk ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan
  20. Rekomendasi dari Kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkesmas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  21. Rekomendasi dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk ormas serikat buruh dan serikat pekerja;dan
  22. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk ormas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat Negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat;

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *