Mendagri Imbau Seluruh Partai Punya Diklat Kader

Partai memegang peranan penting untuk melahirkan calon pemimpin di berbagai level. Sebab rekrutmen calon pemimpin dilakukan partai. Misalnya, rekrutmen calon kepala daerah. Karena itu, seluruh partai sebaiknya mempunyai Diklat kader. Diklat kader ini yang jadi kawah candradimuka bagi kader partai yang dipersiapkan untuk jadi calon pemimpin.

“Saya menghimbau  seluruh parpol juga harus punya Diklat kader calon. Saya monitoring hampir semua ada, “kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo setelah menghadiri Sekolah Partai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DPP PDIP  di Wisma Kinasih Depok, Selasa, (12/12).

Menurut Tjahjo, rekrutmen calon kepala daerah, anggota DPR dan DPRD termasuk juga  calo  presiden adalah tugas parpol. Walau pun ada jalur lain maju ke kontestasi politik,  misalnya lewat  calon independen di Pilkada,  tapi jumlahnya tidak banyak. Semua partai tentunya punya cara masing-masing dalam  melakukan proses rekrutmen calon.  Pasti ada tahapannya.

“Apakah dia kader atau tidak,  dia harus setidaknya mengikuti psikotest dulu. Dengan psikotest itu partai bisa melihat oh Tjahjo ini bisanya di eksekutif atau di legislatif atau ngurus partai, istilahnya itu,” kata dia

Baru setelah tes psikotes, dilakukan proses lain yang sifatnya lebih pada pendidikan politik. Misalnya, calon kepala daerah, diberikan wawasan mengenai kebijakan partai. Kemudian dilatih, agar mereka juga paham  masalah-masalah hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah. Karena tak gampang mengelola sebuah pemerintahan. Apalagi latar belakang pada calon itu kerap jauh dari urusan pemerintahan.

“Mereka ini kan ada yang birokrat ada yang mantan DPR, DPRD, ada yang mengurus bisnis dan lain -lain,” katanya.

Dan idealnya, ujar Tjahjo, lewat Diklat itu rekomendasi dikeluarkan. Ibaratnya, Diklat itu adalah kawah candradimuka bagi para kader terpilih yang punya potensi. Para kader lulusan Diklat inilah yang nanti akan memasarkan dirinya di daerahnya masing-masing. Mereka juga yang harus mensosialisasikan program partai dan lain sebagainya.

“Setelah ketika dari Diklat ini baru keluar rekomendasi, terus bergotong- royong memasarkan di daerahnya untuk bisa meraih suara,  apa programnya, siapa partai yang mendukung. Nah setelah jadi dia harus tahu tata kelola pemerintahan. Harus memahami area rawan korupsi, harus memahami wilayah areanya termasuk daerah banjir, daerah gunung merapi, longsor, atau daerah tsunami itu harus dipahami,” tutur Tjahjo.

Sehingga ketika memimpin daerah, mereka paham  bagaimana merancang perencanaan anggaran yang baik.  Dengan begitu, mereka juga bisa mengalokasikan anggaran sesuai secara geografis dan tepat sasaran.

Sumber :Puspen Kemendagri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *